Ketahanan Nasional di Bidang Politik dan Hankam dari Perspektif Kependudukan

 

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Labkurtannas Lemhannas RI tahun 2016, Indeks Ketahanan Nasional tahun 2015 menurun secara agregat dibandingkan tahun 2014. Gatra Politik turun dari 2,62 (Cukup Tangguh) ke 2,39 (Kurang Tangguh). Kondisi keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada status lemah dan bila tidak ada peningkatan yang signifikan, stabilitas nasional dapat goyah. Kondisi ini dapat juga disebut sebagai warning.

Sebaliknya, Gatra Ketahanan dan Keamanan mengalami kenaikan dari 2,75 ke 2,82 walaupun indeksnya masih di bawah 3 dari skala 0-5. Maknanya, indeks ketahanan nasional yang berada pada kondisi cukup tangguh ini memerlukan adanya peningkatan agar TAHG tidak melemahkan stabitilas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi moderat.

Kondisi semacam ini patut diwaspadai karena John Naisbitt (1944) dalam Global Paradoksnya mengungkapkan bahwa dunia yang semakin menuntut integrasi, nyatanya juga memicu adanya disintegrasi. Ideologi Weltanschaung (Pandangan Hidup) bergerak dinamis memengaruhi bangsa-bangsa di dunia dan mengancam eksistensi ideologi yang dianut setiap bangsa, seperti Pancasila di Indonesia. Anthony Giddens bahkan menyebutkan bahwa globalisasi adalah “The Run Way World”, yakni proses perubahan sosial di suatu negara turut memengaruhi negara lain. Berbagai ideologi yang bermunculan di negara ini, belum tentu sesuai dengan Pancasila, seperti Demokrasi Liberal, Sosial Demokrat, maupun Ideologi Radikalisme Agama yang marak digaungkan.

Sementara itu, ke depannya, Indonesia akan dipenuhi oleh penduduk dari beraneka generasi, yaitu X, Y, Z, dan Alpha. Tentu saja, karakteristik dari setiap generasi akan berbeda. Generasi X, Y, dan Z lebih melihat keutuhan NKRI dari nilai fungsional dan mengesampingkan nilai historis.

Dalam menghadapi berbagai persoalan di negara ini, perlu dicanangkan perkembangan linkungan strategis global, baik itu di tingkat global, regional, dan nasional. Dari sudut pandang politik, Indonesia merupakan negara yang paling demokratis di seluruh dunia. Meski begitu, dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, masih banyak konflik yang terjadi di beberapa daerah, seperti Poso dan Papua. Kasus-kasus korupsi pun turut menyeret aparat hukum, DPR, dan oknum-oknum pejabat daerah lainnya yang merefleksikan buruknya integritas pejabat di Indonesia.

Berbicara tentang menghadapi perkembangan lingkungan strategis, beberapa hal yang perlu dipikirkan, di antaranya:

a)      Pada momen ulang tahun Indonesia yang ke-100 mendatang, diharapkan warisan bangsa masih terhidupi oleh generasi mendatang;

b)      Perkembangan era digital, teknologi informasi, komunikasi, transportasi, media sosial, isu-isu demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup tidak sampai memberikan banyak dampak negatif yang dapat melunturkan integritas bangsa:

c)      Isu-isu mengenai kesenjangan pendapatan dan wilayah, pengaruh ideologi asing, dan isu HAM patut diwaspadai agar tidak menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia;

d)     Pemerintah membangun suatu “Gerakan Nasional Desa Terpadu” yang bersifat lintas sektor, lintas disiplin, dan lintas usaha agar penduduk desa tidak mudah dieksploitasi oleh orang asing.

 

Kebijakan yang perlu ditempuh adalah “Optimalisasi Pembangunan Nasional Berorientasikan Kependudukan Berwawasan Ketahanan Nasional” dengan menjadikan penduduk sebagai subjek maupun objek pembangunan melalui peningkatan kualitas dan produktivitas SDM. Dengan begitu, penduduk Indonesia diharapkan mampu memperkokoh “bargaining position” di era globalisasi dan ketahanan nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sumber: Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 26, 2016